NETVOICE.NEWS, BANJAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tengah serius membenahi struktur birokrasi menyusul target efisiensi belanja pegawai yang cukup besar. Wali Kota Banjar, Ir. Sudarsono, menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan adanya pengurangan belanja pegawai hingga 30 persen pada tahun 2027.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Banjar tidak serta merta mengambil jalan pintas dengan memutus kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Justru, langkah awal yang sedang digodok adalah perampingan dan penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Wali Kota Sudarsono menjelaskan, ada banyak aspek yang harus diusahakan agar efisiensi bisa terwujud. Opsi P3K baru akan menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya internal dilakukan.

“Banyak hal yang harus kita usahakan agar efisiensi bisa terjadi, dengan target belanja pegawai 2027 harus 30 persen. Salah satunya, dan ini adalah yang paling akhir, adalah dengan persetujuan pemerintah pusat, ya pemutusan kontrak P3K,” ujar Sudarsono.

Saat ini, fokus Pemkot Banjar adalah melakukan kajian mendalam terkait perampingan dan penggabungan di tubuh birokrasi. Kajian tersebut tidak hanya menyasar OPD secara umum, tetapi juga secara khusus menyasar lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Menurut Sudarsono, penataan di lingkungan Disdik menjadi perhatian karena menyangkut jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi bagian besar dari belanja pegawai.

“Sedang kita upayakan agar perampingan dan penggabungan, baik OPD dan lingkungan Disdik, dalam upaya efisiensi sedang dikaji. Belum ke P3K dulu, tapi ke OPD dan lingkungan Disdik,” tegas Wali Kota.

Dengan melakukan penggabungan OPD yang dinilai memiliki fungsi tumpang tindih, Pemkot Banjar berharap dapat menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping. Hal ini diyakini akan berdampak langsung pada efisiensi alokasi pegawai dan anggaran tanpa harus megeluarkan beban belanja pegawai yang cukup besar.

Sementara terkait rencana pemutusan kerja P3K, Sudarsono menegaskan bahwa itu bukan wewenang daerah sepenuhnya. Kebijakan tersebut merupakan ranah pemerintah pusat. Oleh karena itu, jika nantinya memang diputusakan, kebijakan itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Kami memastikan bahwa seluruh langkah efisiensi ini dilakukan secara bertahap dan terukur. Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan kajian perampingan OPD dan lingkungan Disdik terlebih dahulu, sebelum menentukan langkah lanjutan terkait kebijakan ke kontrak kerja P3K,” katanya. (HJ/N1).