BANJAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar mengembangkan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan kendaraan dinas anggota DPRD periode 2017-2021 jilid kedua. Pengembangan dilakukan setelah dua terdakwa, mantan Ketua DPRD Dadang Ramdhan Kalyubi dan mantan Sekretaris Dewan Rachmawati, divonis. Hasil audit menunjukkan 48 anggota dewan menikmati kelebihan bayar total Rp3,5 miliar, dengan Rp1,7 miliar di antaranya belum dikembalikan.
Kasi Intel Kejari Banjar, Akhmad Fakhri, menyatakan kasus telah masuk tahap penyelidikan. “Kami naikkan ke tahap penyelidikan, lalu kami gali dengan memeriksa saksi-saksi,” kata Fakhri, Rabu (10/12/2025). Pemeriksaan telah dilakukan terhadap enam saksi, termasuk dua mantan pejabat yang telah menjadi terpidana.
Fokus penyelidikan adalah mengungkap peran pihak lain yang terlibat dan menagih pengembalian uang negara. “Pasti akan kami panggil lagi para anggota yang belum mengembalikan uang untuk dimintai keterangan,” tegas Fakhri.
Kebenaran temuan kelebihan bayar senilai Rp3,5 miliar kepada 48 anggota dewan diperkuat oleh berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dari daftar tersebut, penerima terbesar adalah Jojo Juarno sebesar Rp137,7 juta, disusul Dadang Ramdhan Kalyubi Rp131,7 juta, dan sejumlah anggota lain yang menerima lebih dari Rp128 juta.
Kukun Abdul Syakur Munawar, kuasa hukum DRK, menyatakan kliennya hanya satu dari banyak pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan pihak eksekutif yang menyetujui juga berada dalam pusaran yang sama.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan hampir seluruh anggota dewan satu periode dan nilai kerugian negara yang signifikan. Pengembangan ke jilid dua oleh Kejaksaan diharapkan mampu mengembalikan sisa uang negara Rp1,7 miliar dan memberikan efek jera.
Daftar Lengkap 48 Anggota DPRD Banjar Penerima Kelebihan Tunjangan (Total Rp3,52 Miliar):
[…] Baca juga: Rincian 48 Anggota DPRD Penikmat Rp3,5 Miliar […]
Leave a Reply