NETVOICE.NEWS, CIAMIS – Isu mengenai penghapusan atau pemberhentian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) direspons langsung oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. Ia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis akan tetap mempertahankan para tenaga P3K demi menjaga kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Herdiat menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memberhentikan tenaga P3K, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, telah melalui proses evaluasi yang matang.

“Kita menyadari betul bahwa Kabupaten Ciamis saat ini masih sangat kekurangan tenaga pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” kata Herdiat, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan data statistik kepegawaian, jumlah ASN di Kabupaten Ciamis mengalami penyusutan yang signifikan. Jika sebelumnya total pegawai mencapai 14.000 orang, kini angka tersebut merosot hingga ke kisaran 10.000 orang. Fenomena ini dipicu oleh banyaknya pegawai yang pensiun setiap bulannya, meninggal dunia, serta perpindahan tugas ke daerah lain.

Herdiat menekankan bahwa jumlah pengangkatan P3K yang dilakukan selama ini belum mampu menutupi jumlah pegawai yang berkurang secara alami. “Oleh karena itu, tenaga P3K saat ini menjadi tulang punggung di sektor-sektor vital, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan layanan dasar bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia memberikan gambaran nyata di lapangan, di mana masih ditemukan sekolah-sekolah yang hanya memiliki satu atau dua guru PNS. Kondisi ini membuat peran tenaga P3K sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar. Herdiat berpendapat bahwa menciptakan generasi unggul di masa depan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh perencanaan matang yang didukung oleh tenaga kependidikan yang cukup.

Terkait kendala finansial, Bupati Ciamis ini tidak menampik bahwa pembayaran gaji P3K membutuhkan alokasi dana yang besar dari APBD. Sebagai solusinya, pemerintah daerah melakukan langkah drastis dengan memangkas atau merasionalisasi berbagai kegiatan pembangunan yang dianggap bukan prioritas. “Efisiensi dilakukan agar anggaran daerah tetap stabil dan hak-hak pegawai bisa terpenuhi tanpa kendala,” ujarnya.

Herdiat juga menyampaikan pesan kepada para tenaga P3K yang sempat merasa khawatir dengan masa depan pekerjaan mereka. Ia meminta mereka untuk tetap bekerja dengan maksimal dan selalu berdoa. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan status dan kesejahteraan para pegawai,” katanya.

Bagi Herdiat, keberadaan P3K bukan sekadar urusan administrasi negara, melainkan menyangkut nasib ribuan orang yang memiliki tanggungan keluarga. “Memperjuangkan hak-hak pegawai adalah bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam menjaga martabat para pejuang pelayanan publik di Kabupaten Ciamis,” pungkasnya. (YS/N1)