NETVOICE.NEWS, BANJAR – DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Singaperbangsa DPRD Kota Banjar dan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Agenda pembahasan anggaran ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Banjar membahas arah kebijakan keuangan daerah, baik untuk penyesuaian anggaran pada 2026 maupun penyusunan rencana anggaran untuk tahun berikutnya.

Rapat paripurna dihadiri jajaran Pemerintah Kota Banjar. Sejumlah pejabat yang dijadwalkan mendampingi dalam agenda tersebut antara lain Wakil Wali Kota Banjar, Sekretaris Daerah (Sekda), seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau pejabat eselon II, seluruh kepala bagian (kabag), serta seluruh camat.

Pembahasan RAPBD-P 2026 diperlukan untuk menyesuaikan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi keuangan serta kebutuhan masyarakat. Perubahan anggaran juga dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan.

Sementara itu, pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian dari proses penyusunan APBD tahun mendatang. Pemerintah daerah bersama DPRD akan menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang akan mendapatkan dukungan anggaran.

Dalam proses tersebut, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan dan belanja daerah. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan program prioritas pembangunan daerah.

Rapat paripurna juga menjadi forum resmi bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyampaikan serta membahas rancangan kebijakan keuangan sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut hingga akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dengan pembahasan RAPBD-P 2026 dan RAPBD 2027, Pemerintah Kota Banjar diharapkan dapat menyusun anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Agenda tersebut dilaksanakan dengan ketentuan pakaian sipil resmi (PSR) bagi para peserta yang hadir. (TS/N1)