NETVOICE.NEWS, BANJAR – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Banjar, Jawa Barat, Nia Kania Permasih alias NK ternyata hingga saat ini belum juga mengembalikan uang diklat sebesar Rp24 juta yang menjadi kewajibannya pasca dijatuhi sanksi disiplin. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjar, Egi Ginanjar, pada Senin (2/3/2026).

“Saya sudah dapat konfirmasi, uang diklat akan dikembalikan dalam waktu dekat ini, kalau tidak besok (Selasa) maka sekitar hari Rabu. Total uang diklatnya kurang lebih Rp24 juta,” ujar Egi Ginanjar saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Kewajiban pengembalian dana tersebut merupakan salah satu sanksi yang dijatuhkan kepada NK menyusul ketidaklulusannya dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat II atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2025. Diklat yang berlangsung dari 14 April hingga 29 Agustus 2025 di Kampus BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, itu berujung petaka bagi karir NK setelah ia diduga melakukan pelanggaran berat.

Sebelumnya, pada 25 September 2025, Tim Disiplin ASN Kota Banjar yang diketuai langsung Wali Kota H. Sudarsono menjatuhkan sanksi disiplin sedang paling berat kepada NK. Sanksi tersebut berupa penurunan pangkat satu tingkat dari golongan IV/b ke IV/a selama satu tahun. Sidang etik yang digelar untuk kedua kalinya pada Jumat (26/9/2025) itu memutuskan sanksi meskipun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

Wali Kota Sudarsono dalam konferensi pers usai sidang kala itu menegaskan bahwa putusan telah diambil berdasarkan fakta dan bukti yang terkuak. “Telah ditetapkan sanksi terhadap yang bersangkutan (NK) yakni sanksi disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat dari 4B menjadi 4A selama satu tahun. Dikenakan sanksi sedang yang berat,” tegas Sudarsono.

Kasus ini bermula ketika NK yang menjabat sebagai pejabat eselon II dan dipercaya menjadi bendahara kelompok selama diklat, diduga menggunakan uang kas iuran peserta sebesar Rp125 juta untuk kepentingan pribadi. Uang sebesar Rp5 juta per peserta itu dikumpulkan untuk kebutuhan bersama selama pelatihan. Akibat tindakannya, penyelenggara diklat menyatakan NK tidak lulus karena dinilai telah melanggar nilai-nilai integritas dan kepemimpinan yang menjadi inti dari program diklat tersebut.

Atas dasar ketidaklulusan itulah, selain sanksi penurunan pangkat, NK juga diwajibkan mengembalikan biaya diklat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp24 juta lebih. “Selain sanksi penurunan pangkat, yang bersangkutan juga harus mengembalikan uang diklat,” tambah Sudarsono dalam kesempatan yang sama.

Insiden ini sebelumnya sempat memicu reaksi keras dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Herman yang membuka dan melepas kegiatan diklat tersebut dikabarkan ‘meradang’ dan langsung memerintahkan Pemkot Banjar untuk memberikan sanksi tegas dan exemplatif kepada ASN yang bersangkutan. Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim sidang disiplin oleh Wali Kota Sudarsono.

Meskipun telah menerima sanksi penurunan pangkat yang berdampak pada berkurangnya gaji dan tunjangan, kewajiban NK untuk mengembalikan uang diklat rupanya belum juga dipenuhi hingga awal Maret 2026. Wali Kota Sudarsono sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa tim sidang juga mempertimbangkan beberapa nilai positif yang meringankan hukuman bagi NK, termasuk itikad baik yang bersangkutan untuk mengembalikan uang yang dipakainya.

“Dengan ketua angkatan diklat ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang dipakainya. NK juga siap mengembalikan biaya diklat Rp24 juta,” papar Sudarsono kala itu. (HJ/N1).