NETVOICE – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar berinisial E diduga terlibat dalam penggelapan dana jaminan kematian seorang Anak Buah Kapal (ABK) senilai Rp187 juta. Dana BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hak ahli waris Rahmat Ramdani, ABK yang meninggal di Selat Bali itu, diduga dicairkan tanpa sepengetahuan keluarga.

Inspektur Daerah Kota Banjar, Agus Muslih, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, oknum ASN E yang berposisi sebagai Fungsional Pengantar Kerja itu diduga terlibat dalam pencairan dana milik korban. “Pihak-pihak yang berkaitan telah kami panggil dan kami minta mengembalikan dana,” kata Agus.

Selain E, dua orang lain juga diduga terlibat, yakni Ketua RT setempat berinisial R dan anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berinisial I. Inspektorat telah memediasi upaya pengembalian dana. Hingga saat ini, R dilaporkan telah mengembalikan Rp11 juta dan E mengembalikan Rp45 juta. Namun, I masih belum mengembalikan sisa dana sekitar Rp75 juta.

Agus menegaskan fokus Inspektorat adalah memulihkan kerugian keluarga korban. Karena uang sedang dikembalikan dan tidak ada kerugian negara, penyelesaian diutamakan secara administratif. Untuk sanksi disiplin terhadap ASN E, wewenang diserahkan kepada Kepala Disnaker Kota Banjar sebagai atasan langsung, sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayati, menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat terlebih dahulu, lalu membentuk tim dan mengambil keputusan sesuai prosedur.

Kronologi kasus berawal ketika keluarga korban mengurus administrasi kematian. Keluarga diarahkan ke Disnaker dan didampingi oleh I. Proses pendampingan juga melibatkan E dari Disnaker dan R selaku Ketua RT. Belakangan, keluarga yang kesulitan mencarikan dana justru menemukan fakta bahwa dana tersebut telah cair tanpa sepengetahuan mereka setelah dilakukan pengecekan ke BPJS Ketenagakerjaan dan bank.

Lurah Hegarsari, Angga Tripermana, menjelaskan bahwa R mengembalikan uang karena tidak mengetahui detail asal dana. Pihak kelurahan telah memberi peringatan kepada R. Sementara I, yang diduga terlibat langsung, telah diberhentikan dari keanggotaan LPM setempat per Januari 2026. Kasus ini masih dalam penyelesaian dengan prioritas pengembalian seluruh dana kepada keluarga korban. (HJ/N1)