Proyek di Kota Banjar Diduga Dicengkram Pengendali di Balik Layar

NETVOICE.NEWS, KOTA BANJAR — Di Kota Banjar, Jawa Barat, gelar “LO” tak lagi merujuk pada Liaison Officer. Ia adalah julukan untuk seorang pengusaha kontraktor yang kini diduga disebut-sebut sebagai pengendali proyek-proyek Pemerintah Kota Banjar. Bukan pejabat, bukan kepala dinas, bahkan tak pernah dilantik dengan sumpah jabatan. Namun, kuasanya melebihi mereka semua—kuasa atas anggaran, tender, dan masa depan proyek pembangunan di Banjar.

Investigasi selama beberapa bulan mengungkap bagaimana sepak terjang pengusaha bayangan ini, dengan modal politik yang disuntikkan pada Pilkada 2024 lalu, kini menjelma menjadi “CEO” di balik kursi kepemimpinan Wali Kota Ir. Sudarsono dan Wakilnya Supriana. Sejak dilantik, diduga hampir seluruh proyek strategis di Kota Banjar berada dalam kendali dan “aturan main” yang ditetapkan oleh pengusaha yang disebut “LO” itu.

Dalam literatur organisasi, LO sejatinya adalah petugas penghubung yang memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar pihak . Namun di Banjar, fungsi itu berubah drastis. Sumber di lingkaran dekat eksekutif mengungkapkan bahwa kontribusi “LO” pada pilkada lalu mencapai angka cukup tinggi untuk investasi politik yang dalam logika pragmatis tentu membutuhkan imbalan.

“Wali Kota saat ini seperti terjebak dalam lingkaran timbal balik jasa. Beliau tak bisa berkutik karena terikat janji politik. Proyek-proyek diserahkan dan diatur sepenuhnya oleh LO,” ungkap sumber yang enggan disebutkan identitasnya, awal Februari 2026.

Aktivis Eks Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB), Sulyanati, menyoroti dampak negatif keberadaan tim pendukung ini. “Pada awalnya kami menghargai langkah Wali Kota sebagai pemangku kebijakan dalam menentukan LO maupun konsultan, dengan harapan besar demi percepatan pembangunan. Namun harapan tersebut kini tidak membuahkan optimalisasi,” tegasnya.

Sulyanati membeberkan bahwa hubungan di internal pemerintahan menjadi tidak harmonis. Munculnya sosok LO yang terlalu dominan menciptakan distrust di lingkungan birokrasi. Lebih jauh, ia menyoroti adanya beban biaya tambahan yang sulit dipertanggungjawabkan secara transparan—beban yang pada akhirnya ditanggung APBD dan rakyat Banjar.

“Patut diduga menimbulkan opini liar bahwa Pemkot berutang ke pihak-pihak tertentu. Ini jelas merugikan posisi pemerintah,” tambah Sulyanati.

Fenomena ini mengingatkan pada kasus serupa di berbagai daerah, di mana penguasa bayangan memanfaatkan kedekatan dengan kepala daerah untuk mengeruk keuntungan. Yang membedakan, di Banjar sistem ini berjalan lebih rapi dan terstruktur.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada sang LO tak membuahkan hasil. Melalui pesan tertulis, tim redaksi telah mengonfirmasi soal perannya di Kota Banjar namun tak ditanggapi pada Rabu (11/3/2025) pukul 12.48 WIB. (Tim Investigasi/N1)