NETVOICE.NEWS, BANJAR – Viral di media sosial setelah sebuah video yang diunggah akun Instagram Jabar Ekspres. Video yang diunggah itu menyoroti dugaan maladministrasi di Rumah Sakit Mitra Idaman, Kota Banjar, di mana seorang pasien diberi obat yang salah oleh pihak rumah sakit. Ribuan warga net telah menontonnya dan meninggalkan lebih dari 700 komentar.

Insiden ini sontak menjadi perbincangan hangat. Namun, yang kemudian menjadi sorotan publik bukan hanya kesalahan medisnya, melainkan juga sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar yang hingga kini belum buka suara. Padahal, Dinkes adalah lembaga yang berwenang mengawasi dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran di fasilitas kesehatan.

Dari informasi yang dihimpun, pihak manajemen RS Mitra Idaman sudah berupaya meredam gejolak dengan menemui keluarga pasien. Mediasi yang dilakukan berujung pada kesepakatan damai secara kekeluargaan. Dengan kata lain, rumah sakit dan keluarga korban telah menyelesaikan masalah ini di internal mereka.

Akan tetapi, penyelesaian secara kekeluargaan tidak lantas menghapus tanggung jawab rumah sakit di mata hukum. Kesalahan pemberian obat termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap Standar Prosedur Operasional (SOP). Dalam berbagai preseden kasus serupa, Dinas Kesehatan wajib melakukan audit medik dan investigasi. Jika terbukti lalai, sanksi seperti teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional harus dijatuhkan agar ada efek jera dan kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.

Sayangnya, Dinkes Kota Banjar seperti tak bergeming. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui sambungan WhatsApp hingga saat ini belum membuahkan hasil. Tak ada jawaban atau pernyataan resmi yang keluar dari institusi tersebut.

Sikap pasif ini disayangkan oleh berbagai kalangan. Dalam kasus serupa di daerah lain, Dinkes biasanya langsung bergerak melakukan inspeksi ke lapangan tanpa perlu menunggu laporan resmi, apalagi jika kasusnya sudah viral dan menjadi konsumsi publik. Diamnya Dinkes justru menimbulkan pertanyaan besar: seberapa ketat sebenarnya pengawasan fasilitas kesehatan di Kota Banjar?

Publik perlu tahu langkah konkret apa yang telah dan akan dilakukan untuk mengusut tuntas kasus maladministrasi ini. Karena bagaimanapun, keselamatan pasien adalah harga mati yang tidak bisa ditawar hanya dengan perdamaian di atas meja. (Tito Santiko/N1)