NETVOICE.NEWS – Prestasi makro kerap kali menyembunyikan detail-detail kritis di tingkat mikro. Hal inilah yang terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., ke jantung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu (1/2/2026). Kunjungan yang bertujuan memverifikasi kesiapan daerah penerima penghargaan lingkungan tertinggi, Adipura, ini justru membongkar sejumlah ketimpangan antara data administratif yang mentereng dan realitas di lapangan yang belum sepenuhnya bersih.

Ciamis, selama ini dikenal sebagai kabupaten percontohan dengan segudang piala Adipura, mendapatkan pujian sekaligus cambukan keras dari sang menteri. Hanif mengakui secara terbuka bahwa secara agregat, nilai pengelolaan sampah dan lingkungan Ciamis adalah yang terbaik di antara 514 kabupaten/kota se-Indonesia. “Secara makro, Kabupaten Ciamis nilainya bagus dalam pengelolaan sampah. Pencapaian ini patut diacungi jempol dan dipertahankan,” ujarnya. Namun, sidak yang dimulai dari permukiman warga, bank sampah, hingga berujung di Pasar Manis Ciamis ini membuktikan bahwa angka-angka statistik yang baik tidak serta-merta menjamin praktik kebersihan yang merata dan berkelanjutan.

Dua masalah utama mencuat dari temuan lapangan Menteri Hanif. Pertama, adalah masalah struktural berupa ketimpangan layanan. Meski memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik di pusat, cakupan layanan pengangkutan sampah ternyata belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan ini memicu dua dampak negatif yang diamati langsung oleh rombongan menteri yakni praktik pembakaran sampah mandiri oleh rumah tangga dan budaya membuang sampah sembarangan, termasuk ke aliran sungai.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Perlu peningkatan pembinaan dan edukasi yang lebih masif dari pemkab kepada warganya. Predikat terbersih harus diikuti dengan pelayanan pengelolaan sampah yang merata,” tegas Hanif.

Kedua, dan ini menjadi sorotan paling tajam, adalah kondisi memprihatinkan di Pasar Manis Ciamis yang notabene adalah pusat perekonomian dan keramaian utama. Setelah menyusuri lorong-lorong pasar, Menteri Hanif tidak segan menyampaikan kekecewaannya. “Setelah saya cek ke dalam, kondisinya kurang bersih. Kebersihannya harus ditingkatkan,” ucapnya dengan lugas.

Kritik ini bukan sekadar komplain biasa, melainkan memiliki implikasi serius terhadap penilaian Adipura yang sedang diperjuangkan Ciamis. Hanif menegaskan bahwa temuan di pasar akan menjadi koreksi penting. “Soal penilaian Adipura nanti akan kita koreksi berdasarkan temuan di lapangan. Harus ada sistem pengelolaan kebersihan pasar yang baik dan berkelanjutan,” paparnya.

Pernyataan menteri ini menggarisbawahi filosofi baru dalam penilaian Adipura yakni transparansi dan kejujuran data lapangan. Hanif menegaskan sidak ini adalah bagian dari proses verifikasi yang obyektif. “Tujuan sidak ini adalah memastikan. Jika ada kekurangan, akan ada catatan khusus sebelum predikat diberikan. Meski secara nilai agregat Ciamis ini tertinggi, di lapangan ternyata masih banyak yang harus dibenahi. Ini momen untuk introspeksi dan berbenah,” tandasnya.

Pendekatan ini merupakan peringatan bagi semua daerah bahwa gelar Adipura tidak lagi bisa diraih hanya dengan mengandalkan dokumen yang rapi atau pembenahan di titik-titik tertentu yang sering dikunjungi.

Di sisi lain, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya tampak menerima kritik tersebut dengan sikap terbuka. Ia mengakui bahwa disiplin masyarakat dalam mengelola sampah masih menjadi tantangan besar. “Kita hanya bisa mengajak, mengimbau. Masyarakat masih banyak yang belum disiplin dalam mengelola sampah, saya mengakui itu,” katanya. (HJ/N1)