NETVOICE.NEWS,Jakarta – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan sikap resmi menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Jampidsus Febri Ardiansyah, Hotman Paris Hutapea. Organisasi profesi jurnalis televisi ini menilai pernyataan Hotman cenderung merendahkan dan menyudutkan profesi jurnalis saat bertugas di lapangan.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Minggu (19/7/2026), IJTI menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang dilindungi undang-undang. Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi yang benar, berimbang, dan akurat, bukan untuk kepentingan pribadi.

IJTI menjelaskan bahwa mengajukan pertanyaan kritis dan konfirmasi kepada narasumber merupakan kewajiban profesi, bukan bentuk intimidasi. Tugas tersebut dilakukan untuk menghasilkan berita yang berimbang sesuai prinsip cover both sides.

Dalam menjalankan pekerjaannya, jurnalis terikat pada Kode Etik Jurnalistik. Pasal 1 mewajibkan wartawan bersikap independen dan menghasilkan berita akurat serta berimbang. Sementara Pasal 3 mengatur kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

IJTI juga mengingatkan pentingnya saling menghormati antarprofesi. Pernyataan yang merendahkan profesi lain dinilai mencederai nilai-nilai profesionalisme.

Organisasi ini menyampaikan empat poin sikap resmi. Pertama, mengecam segala bentuk tindakan verbal maupun nonverbal yang merendahkan martabat profesi jurnalis. Kedua, mengimbau semua pihak untuk menghargai jurnalis yang sedang menjalankan tugas.

Ketiga, IJTI mengingatkan bahwa mekanisme pengaduan terhadap produk jurnalistik telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Masyarakat dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau mengadukan ke Dewan Pers.

“Bukan dengan melakukan intimidasi verbal atau pelecehan profesi di ruang publik,” tegas IJTI dalam pernyataannya.

Keempat, organisasi menginstruksikan seluruh anggota untuk tetap profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran demi kepentingan publik.

Siaran pers tersebut ditandatangani Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IJTI sebagai bentuk komitmen menjaga kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis di Indonesia.(N2/FN)