NETVOICE.NEWS, BANJAR – Pemerintah Kota Banjar saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait belanja pegawai yang mencapai angka 48,84 persen. Wali Kota Banjar menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, daerah didorong untuk menekan angka belanja pegawai hingga menyentuh rasio 30 persen.

Kondisi ini memicu kajian mendalam mengenai keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kota Banjar agar tidak membebani fiskal daerah secara berlebihan.

Wali Kota menjelaskan bahwa secara regulasi, jumlah ideal Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebuah daerah adalah sekitar 1,5 persen dari total jumlah penduduk. “Untuk Kota Banjar, angka ideal tersebut berada di kisaran 3.200 personel. Saat ini, jumlah ASN yang ada telah mencapai 2.400 orang, sehingga secara perhitungan teknis terdapat selisih kebutuhan sekitar 750 orang,” kata Sudarsono, Senin (30/3/2026).

Namun, keberadaan P3K saat ini berjumlah cukup besar, yang jika dikalkulasikan dengan aturan rasio belanja pegawai, berpotensi memunculkan kebijakan pengurangan atau rasionalisasi tenaga kontrak jika tidak ada solusi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data keuangan daerah, belanja pegawai untuk P3K saja saat ini menyedot anggaran sekitar Rp8,1 miliar per bulan. Angka ini merupakan beban yang signifikan bagi APBD Kota Banjar. Wali Kota menegaskan bahwa gaji pokok tidak mungkin diefisiensi atau dipangkas karena merupakan hak dasar pegawai.

Satu-satunya jalan untuk mencapai rasio belanja 30 persen sesuai amanat undang-undang adalah dengan meninjau ulang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau melakukan penggabungan unit kerja. Kebijakan penghapusan TPP menjadi opsi pahit yang mungkin diambil jika efisiensi total harus dilakukan di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Pemerintah Kota Banjar tidak bisa serta-merta memutuskan kontrak P3K secara massal karena sektor pendidikan dan kesehatan masih sangat membutuhkan tenaga mereka. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kabar adanya subsidi sebesar 50 persen untuk pembiayaan gaji P3K.

“Jika skema bantuan pusat ini terealisasi, maka beban daerah akan berkurang menjadi sekitar Rp4 miliar per bulan, sehingga potensi pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.650 tenaga P3K dapat dihindari atau diminimalisir,” katanya.

Pemerintah Kota Banjar juga tengah mempertimbangkan langkah strategis berupa efisiensi kelembagaan melalui mekanisme merger atau penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sekolah-sekolah. Langkah ini diharapkan mampu merampingkan struktur birokrasi tanpa harus mengorbankan sumber daya manusia secara drastis.

“Saya berharap masyarakat dan para pegawai memahami bahwa situasi ini merupakan dampak dari implementasi regulasi nasional yang berlaku serentak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kota Banjar, sehingga mitigasi dampak sosial menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan,” pungkasnya. (HJ/N1)